Warga Murtigading, Sanden Tuntut  Perkal APU Disahkan
Pemerintahan

Warga Murtigading, Sanden Tuntut Perkal APU Disahkan

Sanden, (bantul.sorot.co)- Ratusan warga Murtigading, Sanden, Bantul mendatangi Kantor Pemerintah Kalurahan (Pemkal) Murtigading, Sanden, Jumat (13/5/2022). Kedatangan mereka menuntut Rancangan Peraturan Kalurahan Anti Politik Uang (Raperkal APU) segera disahkan menjadi Perkal. Sebab sejak digulirkan tiga tahun lalu, hingga sekarang belum ada tindaklanjutnya.

Koordinator Advokasi Tim 11 Anti Politik Uang Murtigading, Sanden, Bantul, Fauzi Ahmad Nur mengatakan belum ada tidak lanjut soal Raperkal APU ini diduga karena diinternal Badan Musyawarah Kalurhan (Bamuskal) enggan melakukan pembahasan terhadap produk hukum tersebut.

Sudah tiga tahun masuk Bamuskal, tapi menggantung tidak pernah dibahas dan dirapatkan. Sehingga tidak segera disahkan,” katanya.

Atas kondisi ini, maka masyarakat menjadi tidak sabar. Maka melakukan audensi dengan Bamuskal dan pemerintah kalurahan gun menanyakan dan mendesak kenapa perkal yang merupakan gerakan moral yang sangat bagus dalam pendidikan politik untuk menolak politik uang dalam bentuk apapun murtigading sampai sekarang belum juga ada tindaklanjutnya. 

Karena itu perwakilan masyarakat dai Muhammadiyah, NU, LDDI, tokoh wanita, tokoh pemuda, kelompok ibu ibu, serta seluruh komponen masyarakat dari 8 dusun di Murtigading menyatakan sikap agar Bamuskal dan pemerintah kalurhan murtigading mengesahkan dan menetapkan perkal anti politik uang,” jelasnya.

Ia menjelaskan pemerintah kalurahan itu sudah sangat meendukung semua jajaran. 18 kepala dusun dan pamong semua sudah mendukung. Tetapi kembali lagi saat pembahasan di internal Bamuskal tidak pernah bisa kuorum. Mereka tidak pernah bisa berembug sehingga membahas perkal APU ditunda dan diulur-ulur.

Ketua Bamuskal Murtigading Nur Raharja mengaku mendukung rancangan Perkal itu. Namun karena ada hal hal yang harus dikomunikasikan. Misalkan ada beda antara hard copy dengan soft copy. Contohnya di pembahasan terakhir soal perekrutan seleksi dan pemilihan Bamuskal ada masuk tetapi dihard copy yang diserahkan Pemkal tidak masuk. Baru dikirim soft copy.

Itu yang mis.antara kami dengan pemerintah kalurhan,” terangnya.