Oknum Pendamping Nakal Ternyata Gelapkan Dana PKH dan BPNT Hingga Rp 8,8 Juta
Hukum & Kriminal

Oknum Pendamping Nakal Ternyata Gelapkan Dana PKH dan BPNT Hingga Rp 8,8 Juta

Bantul, (bantul.sorot.co)--Dinas Sosial Kabupaten Bantul melakukan pemeriksaan terhadap seorang pria oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) berinisial E (38) yang diduga telah melakukan penyimpangan dana bantuan sosial berupa PKH dan Bantuan Sosial Non Tunai (BPNT).

Pihak Dinsos menyebut jika kerugian negara akibat ulah pendamping yang merupakan warga Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan itu mencapai lebih dari Rp 8,8 juta.

Koordinator Lapangan Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Bantul, Rini Natalina mengatakan, jika pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Hasilnya, pria lajang yang menjadi pendamping PKH di Desa Trimurti itu dinyatakan telah melakukan pelanggaran kode etik berat sebagai pendamping PKH.

"Dia melanggar kode etik berat ini," tegasnya kepada sorot.co di Kantor Dinas Sosial Komplek Kantor Pemerintah Daerah Bantul Manding, Rabu (10/06/2020).


Rini mengungkapkan, E yang telah bekerja sebagai pendamping PKH sejak 2016 itu ditengarai secara sengaja telah melakukan penyelewengan dana milik dua orang keluarga penerima manfaat (KPM) PKH dan BPNT. 

Modus operandinya, terang dia, yakni yang bersangkutan menyimpan kartu Kombo milik KPM. Setelah sampai pada waktu penyaluran bansos itu yang bersangkutan secara diam-diam melakukan pencairan. Perbuatan itu dilakukan oleh bersangkutan sejak 2018.

Bermula dari salah seorang KPM yang masih duduk dibangku SMA. KPM itu seharusnya masih menerima PKH tahap ke-3 akan tetapi sebelum tahap ke-3 itu dicairkan, kartu Kombo telah ditarik oleh E.

Bukannya dicabut atau dinonaktifkan justru kartu Kompo itu dipakai E untuk mencairkan PKH tahap ke-3 sebesar Rp 500.000 serta PKH di 2019 yang nilainya mencapai Rp 1,5 juta. Tak berhenti sampai di situ yang bersangkutan juga mencairkan BPNT dalam kartu kombo itu, yang nilainya Rp 3.570.000.

Dalam kesempatan melakukan pemeriksaan terhadap bersangkutan pada Selasa (09/06) di Kantor Dinsos Bantul, dengan modus yang sama, E ternyata diketahui juga telah melakukan pencairan BPNT milik salah seorang KPM lainnya di wilayah tugasnya. Nilainya saat itu sekitar Rp 3.780.000. Sehingga total bantuan sosial yang dicairkan dalam kurun waktu itu mencapai Rp 8.850.000.

Pengakuan E, uang tersebut sebagian ada yang dipakai oleh yang bersangkutan namun klaimnya juga ada yang dibagikan kepada sejumlah warga miskin yang tidak masuk dalam daftar penerima bansos di wilayah tugasnya.

Dalam kasus itu yang bersangkutan mengaku telah lalai melakukan pelanggaran kode etik. Dana milik 2 KPM itu telah dikembalikan yang bersangkutan pada Selasa kemarin disaksikan oleh pihak Dinsos, Kecamatan serta Pemerintah Desa setempat.

Namun demikian terkait sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan itu hingga kini masih dalam proses. Sembari menunggu keputusan dari pihak Kementerian Sosial terkait itu, yang bersangkutan telah dinonaktifkan dari pekerjaannya.