Sempat Alot Pertahankan PHL, APBD Bantul 2020 Akhirnya Ditetapkan
Pemerintahan

Sempat Alot Pertahankan PHL, APBD Bantul 2020 Akhirnya Ditetapkan

Bantul, (bantul.sorot.co)--Sejumlah plan besar pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul yang telah tertuang dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bantul 2020 terpaksa harus dibatalkan.

Hal tersebut menyusul adanya evaluasi terhadap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bantul 2020, yang telah dilakukan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, baru baru ini.

Dalam evaluasi itu Gubernur menginginkan supaya Pemkab Bantul menekan angka defisit anggaran hingga mencapai 6,5 persen. Oleh karena itu, Pemkab Bantul yang sebelumnya telah berada pada posisi defisif 12,11 persen atau senilai Rp 273,5 miliar, mau tak mau harus mencoret program kegiatan agar posisi defisit sesuai dengan arahan Gubernur.

Ketua DPRD Bantul, Hanung Raharjo didampingi oleh Ketua 1 Nur Subiantoro ditemui sorot.co di ruang kerjanya, Senin (30/12) mengatakan, guna mencapai defisit diangka 6 persen itu pihaknya kemudian melakukan pembahasan pada Minggu (29/12) bersama dengan Pemkab Bantul dengan memangkas sejumlah rancangan kegiatan di 2020. Diantaranya yakni pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) sebesar Rp 16 miliar, pembebasan lahan pelebaran jalur Cino Mati Rp 10 miliar, pembangunan gedung meteorologi Rp 6 miliar, pengadaan kendaraan dinas pimpinan DPRD, Camat serta Lurah total Rp 6,5 miliar serta perjalanan dinas eksekutif sekitar Rp 15 miliar.

"Beberapa kegiatan legislatif meliputi kunjungan kerja, pakaian dinas, sound system, pagar DPRD juga dipangkas total Rp 2,7 miliar," ujar Hanung.

"Itu masih kurang (pemangkasannya) Rp 20 miliar, karena sudah hampir pagi (pembahasannya) akhirnya solusinya Rp 10 miliar sudah urusan eksekutif untuk merasionalisasi, dan yang Rp 10 miliar bebannya dewan. Akhirnya tiap dewan harus mengembalikan P1 (pokok-pokok pikiran) atau dana aspirasi, dewan jumlahnya 45 anggota akhirnya per anggota (harus mengembalikan) Rp 200 juta dan tiap pimpinan Rp 400 juta, kan kena Rp 10 miliar," timpal Nur Subiantoro.

Dalam pembahasan itu sempat alot. Sebabnya ada anggaran yang dialokasikan untuk Pekerja Harian Lepas (PHL) senilai Rp 95 miliar yang tidak diperkenankan oleh gubernur. Dalam evaluasi itu pihak Gubernur menyarankan supaya Pekerja Harian Lepas (PHL) yang jumlahnya mencapai ribuan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) supaya dilakukan penataan. Hal tersebut, menurut pihak Gubernur, karena PHL tidak mengantongi Surat Keterangan (SK) pengangkatan sebagai PHL dari Bupati Bantul.

"Di situ kan ada gaji, premi, asuransi (PHL) Rp 95 miliar itu tidak diperkenankan (Gubernur) bukan dirasionalisasi tetapi memang tidak diperkenankan, akhirnya kita lobi-lobi, boleh (menganggarkan). Tetapi harus merasionalisasi yang lain dan dengan syarat untuk PHL itu betul-betul ditata," tandasnya.

Sebelumnya pada Sabtu-Minggu 28-29 Desember 2019, Pemerintah Kabupaten Bantul bersama anggota DPRD menggelar sidang guna merasionalisasi APBD 2020. Rasionalisasi anggaran dilakukan usai keluar evaluasi dari Gubernur DIY yang menyarankan supaya definitif anggaran diangka 6,5 persen. Setelah melalui pembahasan akhirnya eksekutif dan legislatif berhasil menekan defisit anggaran diangka 6,9 persen dari total APBD akhir Rp 2,2 triliun.