Program BSPS Disinyalir Salah Sasaran, Tim Kementerian PUPR Turun ke Warga
Dlingo,(bantul.sorot.co)--Tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Tenaga Ahli Anggota Komisi V DPR RI melakukan kunjungan lapangan ke desa mangunan kecamatan dlingo, Sabtu (31/8) sore. Kunjungan dilakukan untuk memastikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang disinyalir salah sasaran.
Rombongan mendatangi kediaman Mujiyo di Pedukuhan Kediwung, seorang warga miskin yang menempati rumah tidak layak huni namun tidak mendapatkan BSPS. Rumah Mujiyo yang masih beralaskan tanah, tanpa kamar dan tak memiliki perabotan luput dari pendataan tim pada tahun 2018 lalu. Sedangkan, terdapat warga lain yang lebih mampu justru mendapatkan bantuan bedah rumah senilai Rp 17,5 juta tersebut.
Rumah kedua yang didatangi oleh rombongan yakni kediaman Mbah Widiharjo di Pedukuhan Kanigoro. Yang masih terbuat dari bambu dan beralaskan tanah. Rumah yang sangat tidak layak huni ini juga tak masuk dalam BSPS meskipuan sudah diusulkan. Bahkan pasangan lansia harus tidur di kamar dengan dinding gedek berlubang yang mulai rapuh.
Tim Kementerian PUPR Adityia, mengatakan, setelah melihat langsung kondisi di lapangan ia menilai keluarga Mbah Widiharjo layak untuk mendapatkan bantuan. pasalnya kondisi bangunan sangat mempriharinkan.
Karena tahun ini belum dapat, akan diupayakan di tahun-tahun mendatang. Untuk program 2019 sudah berjalan, tetapi semua pengajuan nama dari masyarakat disesuaikan dengan kuota,” katanya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Anggota Komisi V DPR RI Noor Janis Langgabarana mengatakan program BSPS di Kecamatan Dlingo adalah dana aspirasi HM Idham Samawi bersumber dari Kementerian PUPR. Selain Dlingo, bantuan serupa juga diberikan kepada warga di wilayah Kecamatan Jetis dan Imogiri.
Ia berharap, keluarga Mujiyo bisa mendapatkan bantuan pada tahun 2020 yang akan datang, mengingat program BSPS tahun 2019 sudah berjalan. Dari infoirmasi yang diperoleh, lanjutnya, Mujiyo pernah mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah pada tahun 2012 sehingga pada tahun 2018 tidak diusulkan untuk mendapatkan BSPS.
Kita croscek di lapangan, memang kondisi rumah Pak Mujiyo ini sepeprti ini. Kalau dilihat dari struktur bangunan sudah kuat tetapi setelah kita lihat di dalamnya masih sangat memprihatinkan. Kita lihat apakah bisa kita usulkan untuk 2020. Kita minta dukungan dari Pak Lurah untuk membuat surat resmi ke DPR RI agar diusulkan secara langsung ke kementerian agar kondisi seperti ini ada kearifan sehingga Pak Mujiyo tetap dapat bantuan,” randasnya.
Sementara itu, rombongan Tim Kementerian PUPR bersama Tenaga Ahli Anggota Komisi V DPR RI yang didampingi Lurah Desa Mangunan dan Dukuh Kediwung tersebut, tidak mengunjungi kediaman salah satu warga mampu yang mendapatkan BSPS. Diketahui, rumah milk Anwar yang berjarak sekitar 30 meter dari kediaman Mujiyo merupakan rumah yang layak huni karena bangunan permanen dengan lantau keramik. Bahkan keluarga ini dianggap mampu karena merupakan pengusaha jual beli daun pintu di Bali.
