Kementerian PUPR Salurkan 206.500 Unit Bantuan untuk Rumah Tidak Layak Huni
Sosial

Kementerian PUPR Salurkan 206.500 Unit Bantuan untuk Rumah Tidak Layak Huni

Dlingo,(bantul.sorot.co)--Direktur Rumah Swadaya, Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Raden Johny Fajar Sofyan Subrata bersama Anggota Komisi V DPR RI Idham Samawi menyerahkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS kepada warga kurang mampu di Bantul. Penyerahan bantuan ditandai dengan serah terima buku tabungan BSPS kepada perwakilan warga penerima di Pendopo Desa Muntuk Dlingo, Kamis (29/8) siang.

Dalam sambutannya, Raden Johny Fajar Sofyan Subrata mengungkapkan, tahun ini Kementerian PUPR memberikan BSPS sebanyak 206.500 unit di 514 kabupaten dan kota se Indonesia. Sedangkan untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri mendapatkan jatah sebanyak 4.150 unit melaui aspirasi Anggota Komisi V DPR RI. BSPS merupakan bantuan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari komponen kondisi rumah.

Secara nasional kita diarahkan kepada sebanyak 3,4 juta rumah yang tidak layak huni. Dan ini PR kita semua untuk menyelesaikan kondisi rumah tidak layak huni sehingga menjadi layak huni,” ungkapnya.

Raden Johny menegaskan, pentingnya rumah layak huni di antaranya untuk kesejahteraan masyarakat termasuk fungsi rumah sebagai pembinaan keluarga. Pasalnya, kondisi kesehatan generasi penerus juga sangat tergantung dengan kondisi kesehatan rumah dan lingkungan. Rumah, lkanjutnya, juga berfungsi untuk menunjang keselamatan jiwa penghuninya, sehingga rumah yang layak huni harus memenuhi kriteria tahan gempa. 

BSPS ini merupakan bantuan yang bersifat stimulan sebesar Rp 17,5 juta sebagai pemancing untuk warga penerima bantuan meningkatkan kualitas rumahnya. Bantuan tersebut diberikan melalui rekening di Bank BNI yang telag ditunjuk oleh Kementerian PUPR untuk menyalurkan bantuan BSPS. Warga penerima bantuan akan mendapatkan buku rekaning tabungan, yang selanjutnya rekaning tersut digunakan untuk membayar bahan bangunan senilai Rp 15 juta dan Rp 2,5 juta untuk biaya tukang.

Kami harapkan masyarakat ini akan tumbuh rasa kegotongroyongan sehingga akan saling membantu untuk penerima bantuan,”

Sementara itu, Anggota DPR RI Dapil DIY Idham Samawi berpesan kepada para penerima bantuan untuk menggunakan bantuan tesebut sebaik-baiknya. Ia meminta penerima bantuan untuk membentuk kelompok masyarakat (pokmas). Selanjutnya anggota pokmas melaksanakan gotong royong untuk membangun semua rumah anggota pokmas dengan cara bergiliran, sehingga akan menekan biaya tenaga kerja.

Menurutnya, di wilayah DIY terdapat sekitar 50 ribu unit rumah tidak layak huni, sehingga ia berusaha untuk terus mengajukan bantuan melalui Kementerian PUPR.

Sekarang, rata-rata satu anggota DPR itu mendapatkan kisaran sekitar 5.000 unit rumah per tahun. Sehingga selama periode saya kan sampai 2024 hanya 5 tahun sehingga kalau 5.00 an tidak selesai. Tetapi saya akan coba untuk bisa lebih dari 5.000 per tahunnya,” katanya.