Gaji Lurah dan Perangkat Desa Setara PNS Golongan IIA, Pemkab Susun Perbup
Pemerintahan

Gaji Lurah dan Perangkat Desa Setara PNS Golongan IIA, Pemkab Susun Perbup

Bantul, (bantul.sorot.co)--Pemerintah Kabupaten Bantul mulai menyusun rancangan Peraturan Bupati Bantul mengenai penyesuaian gaji bagi kepala desa dan perangkat desa setara dengan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan ruang II/A.

Hal ini menyusul telah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksaan Undang-undang Desa.

Kurniantoro, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa mengatakan pasca PP tersebut terbit pada Februari 2019 lalu, Pemkab Bantul segera menindaklanjuti dengan merancang peraturan bupati.

Menurut dia, Perbup tersebut cepat-cepat direspon oleh Pemkab Bantul karena secara hierarki regulasi dengan diterbitkannya PP itu artinya mengarahkannya agar bupati/walikota membuat produk turunannya yakni Peraturan Bupati.

"Dengan terbitnya PP (Nomor) 11 Tahun 2019, yang baru saja ditandatangani oleh Pak Presiden itu artinya mengarahkan untuk kemudian dibuat Perbup, terkait penyetaraan (gaji) perangkat desa dengan PNS golongan II/A," ujarnya, Jumat (14/03/2019).

Untuk menyikapi perbup tersebut, lanjutnya, pihaknya juga telah melakukan diskusi dengan para ketua Paguyuban baik kepala desa, dukuh, Kasi dan Kaur. 

Dengan begitu harapannya agar proses pembuatan perbup tersebut tidak terjadi ketimpangan dan bisa mengakomodir aspirasi dari paguyuban lurah beserta perangkat desa.

"Tadi malam kita sudah bertukar pikiran atau berdiskusi dengan ketua paguyuban lurah, dukuh kasi/kaur. Minggu depan kita akan ketemu lagi diskusi," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menandatangani PP Nomor 11 Tahun 2019. PP tersebut mengatur besaran gaji bagi kepala desa paling sedikit Rp 2.246.640 setara 120 % dari gaji PNS golongan II/A, Sekretaris desa paling sedikit Rp 2.224.420 setara 110 % dari gaji PNS golongan II/A dan perangkat desa paling sedikit Rp 2.022.200 setara 100 % dari PNS golongan II/A.

Gaji tersebut nantinya dianggarkan pada APBDes yang alokasi anggarannya bersumber pada Alokasi Dana Desa (ADD). Namun demikian, apabila dari ADD tidak mencukupi bisa diambilkan melalui pendapatan asli desa atau pendapatan sah desa.