Mendagri Pesan ASN Agar Bersikap Netral
Peristiwa

Mendagri Pesan ASN Agar Bersikap Netral

Bantul, (bantul.sorot.co)--Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Satuan Polisi Pamong Praja ke-69 dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Sat Linmas) ke-57 Daerah Istimewa Yogyakarta dipusatkan di Lapangan Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kamis (14/03/2019) pagi.

Hadir dalam kegiatan tersebut mewakili Gubernur DIY Sri Sultan, Sekda DIY, Gatot Sapdadi, Wakil Ketua DPRD Yogyakarta Arif Noor Hartanto, Kasat Pol PP DIY, Noviar Rahmad, Bupati Bantul, Suharsono dan jajaran Pol PP dan Sat Linmas se DIY.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekda DIY menyampaikan jelang pemilihan umum serentak yang bakal dihelat oleh KPU 17 April 2019, pihaknya mengingatkan agar Aparatur Sipil Negara menjaga netralitas serta menyukseskan penyelenggaraannya.

Hal ini agar pemilu berlangsung sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi luber, jurdil dan bermartabat. Menjadi yang terdepan dalam racun demokrasi yaitu politisasi SARA, politik uang, ujaran kebencian, fitnah serta hoaks.

"Harus dipastikan semua pihak dan komponen bangsa ini mematuhi aturan dan berpolitik secara elegan." Katanya.

Oleh karenanya Mendagri berharap pemilu melahirkan pemimpin yang berkiblat pada kepentingan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Mengenai hal tersebut Mendagri menginstruksikan empat hal kepada kepala daerah dan para pemangku kepentingan agar menguatkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. 

Pertama, melakukan penguatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum.

Kedua, menguatkan kapasitas sumber daya aparatur secara kuantitas terpenuhi kebutuhan aparatur, secara kualitas terjamin kompetensi melalui berbagai pendidikan dan pelatihan termasuk di dalamnya jenjang karier dan kesejahteraan aparatur.

Ketiga menguatkan kapasitas sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam tugas fungsi dan yang keempat, alokasi anggaran yang memadai bagi pencapaian target pencapaian pelayanan minimal.