Paguyuban Dukuh Bantul Tolak Wacana Ganti Kepala Desa-Ganti Perangkat Desa
Bantul,(bantul.sorot.co)--Paguyuban Dukuh (Pandu) Kabupaten Bantul dengan tegas menolak rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014, tentang Desa, yang mewacanakan masa jabatan perangkat desa sama dengan kepala desa.
Ketua Pandu Bantul Sulistyo mengatakan Pandu berkeberatan wacana 'ganti kepala desa-ganti perangkat desa' yang digagas oleh Dewan Pimpinan Pusat, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI).
Pandu tetap berkomitmen mendukung masa jabatan perangkat desa sampai dengan usia 60 tahun. Dukungan itu pun telah disampaikan bersama 200 Dukuh dari Bantul, ke DPRD DIY, pada Kamis (27/1). Bahkan, pandu mengusulkan supaya masa jabatan perangkat desa dikembalikan pada usia 64 tahun.
Pandu tegas menolak masa bakti pamong disamakan dengan masa jabatan lurah. Kami komitmen mendukung masa bakti pamong sampai dengan usia 60 tahun, dan justru kamo mengusulkan agar dikembalikan menjadi 64 tahun,” ujar Sulistyo, Sabtu (28/01/2023).
Menurutnya, perangkat desa adalah pengelola managemen dan pengawal pemerintahan, pembangunan serta pelayan masyarakat tingkat Desa yang berkesinambungan. Oleh karenanya, wacana itu dinilainya sebagai gagasan yang 'gagal paham', dalam tata kelola pemerintahan desa.
Lurah boleh ganti namun pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat harus tetap terkelola dengan baik dan berkesinambungan tidak boleh terputus, tegas Sulis.
Sekretaris Pandu Subandi menambahkan usulan tersebut bertentangan dengan UU nomor 6 tahun 2014. Di mana, masa jabatan perangkat desa tertera sangat jelas sampai dengan usia 60 tahun. Menurutnya, apabila hal itu terealisasi, akan berpotensi merusak tatanan birokrasi pemerintahan desa, sebab roda pemerintahan desa itu berjalan berkelanjutan.
Kalau ganti (perangkat desa) otomatis nanti estafet sistem pemerintahan nggak bisa berkelanjutan. Terkait data-data, pelayanan administrasi tidak bisa berkesinambungan. Kalau Lurah ganti, perangkat ganti yang baru, akan merusak tatanan birokrasi pemerintahan, karena tidak tahu sejarah,” tegas Bandi.
