PN Bantul Tolak Gugatan Anggota Dewan, Kuasa Hukum Langsung Kasasi
Hukum & Kriminal

PN Bantul Tolak Gugatan Anggota Dewan, Kuasa Hukum Langsung Kasasi

Bantul,(bantul.sorot.co)--Pemecatan keanggotaan Sukardiyono dari Partai Gerindra dinilai sah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Bantul karena telah sesuai dengan aturan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Gerindra.

Oleh karena itu dalam sidang di PN Bantul, Rabu (10/02) dengan agenda pembacaan putusan perkara, majelis hakim yang diketuai oleh Dewi Kurniasari memutuskan menolak gugatan yang diajukan oleh pihak Sukardiyono.

"Penolakan itu karena majelis hakim beralasan pemecatan penggugat sah sesuai dengan aturan AD/ART," ujar kuasa hukum penggugat, Hermawan Sulistyanta.

Atas putusan itu, pihaknya langsung mengajukan kasasi sehingga perkara ini belum selesai. Ada waktu selama 14 hari untuk mengajukan pernyataan kasasi, namun pihaknya berencana akan segera melakukan pengajuan kasasi paling cepat Senin depan. 

"Seminggu kemudian akan kami kirimkan memori kasasi," tandasnya.

Hermawan mengungkapkan kasasi ditempuh sebagai upaya menuntut keadilan. Sebab kliennya tidak terbukti bersalah sebagaimana yang dituduhkan oleh tergugat.

Sebagaimana diketahui polemik perkara itu bermula saat penggugat (Sukardiyono) yang kini menjabat sebagai anggota DPRD Bantul dalam pemilihan umum legislatif 2019 dapil IV Kabupaten Bantul mendapat suara terbanyak kedua.

Sebelum ditetapkan sebagai calon terpilih ada laporan ke Bawaslu Bantul oleh tergugat (Sefti Indradewi), adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh PPK/PPS Kecamatan Bambanglipuro dan KPPS TPS 30 Mulyodadi.

Tetapi setelah penggugat ditempatkan sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Bantul dapat disimpulkan tidak ada pelanggaran yang dilakukan PPK/PPS dan KPPS TPS 30 Mulyodadi. Selain itu penggugat juga dilaporkan oleh tergugat I ke Dewan Kehormatan DPP Partai Gerindra.

Dalam putusannya, majelis kehormatan menyodorkan untuk membagi masa jabatan anggota dewan masing-masing 3 tahun untuk penggugat dan 2 tahun untuk tergugat I tetapi ditolak. Selanjutnya penggugat dipanggil mahkamah partai untuk kedua kalinya agar membagi jabatan selama masing-masing 2,5 tahun tetapi tetap ditolak.

Atas usulan tersebut, penggugat menolak karena selain sebagai pemenang suara kedua juga tidak pernah melakukan penggelembungan suara sebagaimana yang dituduhkan.

Dari penolakan itu, tergugat melaporkan ke mahkamah partai sehingga penggugat kembali dipanggil sampai akhirnya dicopot dari keanggotaan Partai Gerindra dan turun surat pergantian antar waktu (PAW) dari penggugat kepada tergugat.