Banyak Perguruan Tinggi Daerah Tak Berjalan, Menristekdikti : Salah Pahami UU
Pendidikan

Banyak Perguruan Tinggi Daerah Tak Berjalan, Menristekdikti : Salah Pahami UU

Bantul,(bantul.sorot.co)--Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohammad Nasir menilai ada permasalahan yang cukup pelik terhadap pemahaman Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya terkait kewenangan penyelenggaraan pendidikan.

Dia mengungkapkan, dalam UU tersebut telah diatur bagi sekolah jenjang PAUD, SD, dan SMP kewenangan penyelenggaraannya di Kabupaten/Kota. Sedangkan sekolah tingkat SMA/SMK kewenangan diserahkan ke Provinsi. Sementara itu perguruan tinggi kewenangan pengelolaan berada di Pemerintah Pusat.

Secara spesifik, Nasir lalu menyinggung soal kewenangan pengelolaan perguruan tinggi di pemerintah pusat. Dia berujar bahwa masih banyak pemerintah daerah salah menterjemahkan hal tersebut.

Sebab penafsiran itu seharusnya mendasar juga pada UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dimana dalam UU tersebut telah mengatur bahwa Pendidikan Tinggi bisa diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

"Menurut saya ada terjemahkan yang salah apabila diterapkan disitu (UU Nomor 23/2014). Dilihat dari undang-undang Pendidikan Tinggi (Nomor 12 Tahun 2012), pendidikan tinggi bisa diselenggarakan oleh pusat bisa diselenggarakan oleh daerah," ujarnya ketika memberikan sambutan dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama Penyelenggaraan Akademi Komunitas Negeri (AKN) Seni Budaya Yogyakarta dengan Gubernur DIY, Sabtu (02/02) sore di Kampus AKN Seni Budaya Yogyakarta di Jalan Parangtritis Km 4,5 Desa Panggungharjo Sewon.

Bahkan, lanjut Nasir,agar perguruan tinggi di daerah berjalan dengan baik. Sampai-sampai dalam UU tersebut mengatur bantuan penyelenggaraan perguruan tinggi yang bisa diperoleh dari pemerintah pusat, daerah maupun masyarakat. 

Namun demikian, Guru Besar Universitas Diponegoro Semarang ini menyayangkan bahwa masih ada pemerintah daerah yang kurang memahami hal itu. Akhirnya banyak perguruan tinggi di daerah tidak berjalan dengan optimal.

"Seolah-olah kewenangan dan cara menjalankan semuanya pemerintah pusat akibatnya banyak perguruan tinggi di daerah tidak berjalan. Yang berjalan dengan baik di Pacitan, Blitar, Banyuwangi di Jawa Timur, dan Pekalongan, Jawa Tengah," tandasnya.

Diakhir sambutannya, Nasir menegaskan perguruan tinggi daerah berjalan dengan baik tidak lepas berpulang pada komitmen Bupati/Walikota. Dia menekankan sejumlah hal agar perguruan tinggi berjalan dengan baik diantaranya masalah government, tranparansi, awareness dan responsibilities.