PN Bantul Bantah LKBH Pandawa, Persidangan Sudah Sesuai dengan KUHAP
Hukum & Kriminal

PN Bantul Bantah LKBH Pandawa, Persidangan Sudah Sesuai dengan KUHAP

Bantul, (bantul.sorot.co)--Humas Pengadilan Negeri (PN) Bantul, Koko Riyanto membantah jika persidangan dengan terdakwa pelaku penggelapan mobil Edi Susanto tidak sesuai dengan ketentuan. Dia menegaskan PN Bantul melaksanakan persidangan atas nama terdakwa sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Koko menjelaskan, setelah mendapat pelimpahan perkara otomatis menjadi kewenangan dari Ketua PN. Setelahnya, Ketua PN menunjuk majelis hakim untuk memproses berkas perkara sekaligus menetapkan hari sidang.

"Pada prinsipnya Ketua PN Bantul tidak boleh menolak pelimpahan perkara, setelah mendapat pelimpahan perkara itu menjadi wewenang Ketua PN. Setelah itu, Ketua PN menunjuk majelis hakim dan menetapkan hari sidang," ujarnya, Selasa (06/11/2018).

Hal tersebut sesuai dengan pasal 152 KUHAP ayat 1 yang berbunyi 'Dalam hal pengadilan negeri menerima pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang. 

Menanggapi sangkaan kuasa hukum dari Edi Susanto, PN Bantul bersikap menghormati protes itu. Namun demikian, PN Bantul menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan prosedur. Ihwal Pra Peradilan, Koko mengaku tidak bisa bicara banyak. Domain menjawab hal itu pada hakim Pra Peradilan. Yang jelas begitu mendapat pelimpahan perkara, PN Bantul langsung bersikap.

"Bahwa selama itu perkara dilimpahkan kita tidak bisa menolak perkara. Kita sudah berjalan sesuai dengan hukum acara sudah sesuai dengan prosedur. Kita sesuai dengan rolnya. Kalau Pra Peradilan kita tidak bisa jawab. Kewenangan di hakim pra peradilan. Kewajiban dari majelis hakim sudah dilakukan sesuai dengan KUHAP," tandasnya.

Sebelumnya LKBH Pandawa memprotes PN Bantul dalam menggelar sidang perkara kasus penggelapan mobil yang dilakukan klien dari LKBH Pandawa, Edi Susanto. PN Bantul dianggap bertindak cacat hukum dalam menangani perkara kliennya tersebut.