LKBH Pandawa Tuding PN Bantul Permainkan Proses Hukum
Hukum & Kriminal

LKBH Pandawa Tuding PN Bantul Permainkan Proses Hukum

Bantul,(bantul.sorot.co)--Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Pandawa, Thomas Nur Ana Edi Dharma menuding Pengadilan Negeri (PN) Bantul mempermainkan proses hukum yang dihadapi kliennya. Thomas menilai PN Bantul bertindak cacat hukum dalam proses persidangan yang dihadapi kliennya.

"Perkara pidana Nomor : 242 /Pid.B/2018/PN/Btl tertanggal 30 Oktober 2018, berdasarkan fakta dan bukti-bukti kami menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses persidangan yang dihadapi klien kami," ujar Thomas, Senin (05/11/2018).

Ia membeberkan sejumlah fakta diantaranya yakni PN Bantul disinyalir tidak berlaku adil terhadap hak hukum kliennya. 

Dijelaskan bahwa PN Bantul telah menjadwalkan sidang pokok perkara kliennya bernama Edi Susanto dalam perkara penggelapan mobil pada Senin 05 November 2018. Namun selaku penasehat hukum yang ditunjuk terdakwa, Thomas tidak menerima surat panggilan sidang (relaas) dari PN Bantul.

Kemudian, lanjut dia, PN Bantul dipandang berbuat cacat hukum atas proses persidangan kliennya. Thomas memaparkan fakta bahwa PN Bantul yang telah menjadwalkan persidangan 5 November 2018. Padahal pihak PN Bantul telah memberikan nomor register yakni Nomor 2/Pind.Pra/2018/PN/Btl tertanggal 22 Oktober 2018, gugatan Pra Peradilan yang telah diajukan kliennya.

Bahkan jadwal sidang Pra Peradilan Bantul telah dikeluarkan PN Bantul pada 6 November 2018.

"Seharusnya proses Pra Peradilan didahulukan daripada persidangan pokok perkara karena pendaftaran terlebih dahulu adalah gugatan Pra Peradilan," tegasnya.

Ihwal temuan itu, Thomas bersama tim advokat LKBH Pandawa menyayangkan langkah-langkah tidak profesional yang ditempuh PN Bantul. Hal itu dinilainya sebagai tindakan yang terkesan terburu-buru menaikan perkara persidangan kliennya ke persidangan. Sedang Kejaksaan sejauh ini mengetahui jika kliennya mengajukan permohonan Pra Peradilan.

"Tindakan Kepaniteraan Pidana pengadilan Negeri Bantul seakan akan melakukan cara-cara yang tidak etis agar proses hukum praperadilan menjadi gugur. Berdasarkan hal itu, kami selaku penasehat Edi Susanto merasa keberatan dan sangat menyesal dengan kejadian seperti ini. Ini adalah proses hidup mati dari seseorang, kenapa malah proses hukumnya dipermainkan seperti ini," tandasnya.