Bentuk Tim Khusus, Desa Murtigading Siap Melawan Money Politics dan Politisasi SARA
Politik

Bentuk Tim Khusus, Desa Murtigading Siap Melawan Money Politics dan Politisasi SARA

Sanden,(bantul.sorot.co)--Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar deklarasi tolak dan lawan money politics atau politik uang dan politisasi suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) di Lapangan Desa Murtigading Kecamatan Sanden, Minggu (22/04/2018) pagi. Deklarasi tersebut dihadiri ribuan masyarakat Murtigading. Sebagai komitmen mereka secara bersama-sama berikrar anti politik uang lalu membubuhkan tanda tangan di atas spanduk dan cap telapak tangan.

Hadir dalam kesempatan itu, Komisioner Bawaslu Republik Indonesia, Mochammad Afifuddin, Komisioner Bawaslu DIY, Panwaslu Kabupaten Bantul, Muspika Kecamatan Sanden, Pimpinan Partai Politik dan Pemerintah Desa Murtigading.

Ketua Panwaslu Kabupaten Bantul Supardi mengatakan, dari 75 desa di Kabupaten Bantul, Desa Murtigading yang paling siap untuk deklarasi anti politik uang dan politisasi SARA. Kesiapan masyarakat Murtigading tersebut sudah teruji sejak pilihan lurah desa (Pilurdes) Murtigading 2016 silam.

Berdasarkan pengalaman yang lalu , pilurdes, dalam penyelenggaraan model seperti ini sudah jalan, kami dari jajaran pengawas itu tinggal follow up saja atau menguatkan kembali,” ujarnya, ditemui di sela-sela acara.

Penguatan Desa Murtigading sebagai desa anti politik uang dan politisasi SARA bertujuan agar desa tersebut menjadi desa pelopor atau rool models bagi desa-desa lain di kabupaten Bantul dalam menghalau segala bentuk politik uang. Tak hanya Murtigading, akhir-akhir ini pihaknya pun sudah mendapat informasi beberapa desa lain yang berniat untuk deklarasi desa anti politik uang. 

Supardi menegaskan, desa yang sudah deklarasi anti politik dan politisasi SARA tidak serta merta kemudian terbebas dari penyakit demokrasi tersebut. Namun, komitmen yang sudah terbangun antar warga untuk mengatasi hal tersebut sudah kokoh, sehingga mereka tidak sampai terbujuk dan tergoyahkan oleh iming-iming yang sifatnya instans itu.

Memang deklarasi anti politik uang, belum tentu desa itu kemudian terbebas dari politik uang, tapi warganya yang melihat itu kemudian berani melapor,” tandasnya.

Koordinator Advokasi Gerakan Anti Politik Uang desa Murtigading Fauzi menambahkan, gerakan desa anti politik uang pada awalnya merupakan inisiasi warga desa Murtigading saat menggelar Pilurdes. Warga membentuk tim yang dinamakan tim 11, yang bertugas melakukan pencegahan dan tindakan bila terjadi politik uang saat perhelatan pilurdes berlangsung. Secara intensif mereka juga mengkampanyekan politik anti uang di media sosial seperti facebook. Tak hanya itu, tim 11 juga melakukan sosialisasi ke tingkat Padukuhan untuk memberikan pencerahan kepada warga terkait bahaya politik uang.

Hasilnya cukup efektif, ada banyak warga yang melapor. Kita tindak lanjuti juga laporan tersebut. Dampaknya juga berat sanksi sosial, mereka jadi tahu siapa calon yang main uang. Bagi calon juga rugi, pemilih bisa eksodus ke calon lain,” ujarnya.