Larang Gambar Tokoh Nasional untuk APK, KPU Dinilai Berlebihan
Politik

Larang Gambar Tokoh Nasional untuk APK, KPU Dinilai Berlebihan

Pundong,(bantul.sorot.co)--Anggota DPR RI Komisi IV, Siti Hediati Hariyadi, mengatakan pelarangan penggunaan gambar tokoh nasional untuk alat peraga kampanye (APK) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai berlebih-lebihan. Putri Presiden Reepublik Indonesia ke 2 yang familier dipanggil Titik Soeharto itu pun menyebut jika KPU terlalu cupet perspektifnya.

Tidak perlu dilarang-larang (gambar tokoh nasional), saya rasa terlalu cupet (pemikirannya),” ujar Titik, usai meresmikan objek wisata Air Terjun Kelampok di Desa Seloharjo Kecamatan Pundong, Sabtu (10/3/2018) siang.

Titik menanyakan urgensi dari pelarangan tersebut. Pasalnya, tokoh nasional yang dilarang misalnya Soeharto dan Soekarno itu merupakan tokoh milik masyarakat Indonesia. Dia menegaskan, ke dua tokoh itu bukan milik keluarga Soeharto maupun keluarga dari Soekarno, sehingga siapapun boleh menggunakan. 

Bukan milik keluarga pak harto bukan milik keluarga bung Karno tapi milik masyarakat. Siapa pun boleh menggunakan kedua tokoh itu. Tidak usah lah dilarang-larang,” tandasnya.

Sebagaimana diberitakan berbagai media, KPU memiliki kebijakan agar partai peserta pemilu 2019, tidak menggunakan tokoh nasional untuk alat peraga kampanye (APK). KPU berdalih, larangan tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum.

KPU memperbolehkan tokoh nasional untuk ATK yang masuk dalam kepengurusan partai. Sementara untuk tokoh nasional yang tidak masuk dalam kepengurusan partai, KPU meminta untuk tidak dipasang.

Tokoh nasional sekaligus pengurus partai diantaranya yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri Putri. Sementara untuk tokoh nasional yang tidak boleh dipasang di antaranya yakni Soekarno, Soeharto, KH Hasyim Asy'ari, Jenderal Soedirman. Termasuk dalam pelarangan, gambar Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla.