Benturan Kepentingan Antar Pelaku Wisata Jadi Kendala Pengembangan Desa Wisata
Wisata

Benturan Kepentingan Antar Pelaku Wisata Jadi Kendala Pengembangan Desa Wisata

Pajangan,(bantul.sorotco)--Munculnya destinasi-destinasi wisata baru di pedesaan harus didukung oleh sinergitas antar semua pelaku wisata di objek wisata tersebut. Adanya benturan kepentingan antar pelaku wisata menjadi kendala utama dalam pengelolaan sebuah objek wisata, sehingga menyebabkan objek wisata tersebut tidak dapat berkembang.

Anggota komisi B DPRD DIY Joko Purnomo, mengungkapkan, keberhasilan pembangunan kepariwisataa memerlukan dukungan dan ketertiban seluruh pemangku kepentingan di bidang pariwisata, mulai dari masyarakat, pemerintah dan swasta. Perlu kesadaran seluruh masyarakat akan pentingnya pengembangan pariwisata sehingga dibutuhkan proses dan pengondisian untuk mewujudkan masyarakat yang sadar wisata dan mengaktualisasikan sapta pesona.

Pembangunan kepariwisataan harus memperhatikan beberapa aspek, di antaranya posisi, potensi dan peran masyarakat. Dalam hal ini masyarakat baik sebagai subyek atau pelaku maupun sebagai pemerima manfaat dari pengembangan parisiwata. Peran masyarakat turut menentukan keberhasilan pengembangan jangka panjang kepariwisataan,” ungkap Joko purnomo, saat menjadi narasumber Sarasehan Forum Komunikasi Pokdarwis di objek wisata Sendang Ngembel Pajangan, Rabu (7/3).

Joko mencontohkan, benturan atau konflik kepentingan dai dalam internal pelaku sebuah desa wisata menjadi salah satu kendala yang rentan terjadi dalan usaha pengembangan wisata. Banyak ditemui para pelaku wisata di desa wisata di wilayah DIY menjadi lupa dan saling mengklaim paling berjasa dalam kemajuan wisata yang sesungguhnya merupakan hasil kerja sama secara kolektif dalam kelompok. 

Selain itu, adanya hubungan keluarga antara pengelola wisata dan pelaku usaha wisata sering menimbulkan persoalan dan konflik internal. Perilaku yang tidak adil oleh pengelola sebuah objek wisata menjadikan kecemburuan antar pelaku wisata, sehingga objek wisata tidak akan berkembang. Untuk menghindari permasalahan tersebut, Joko berharap, ada regulasi yang tegas dalam mengatur dan penyelenggaraan kepariwisataan yang dikembangan oleh kelompok masyarakat.

Tempat wisata atau desa wisata statusnya menjadi tidak hidup karena ada persoalan-persoalan yang harus diperhatikan. Menjadi persoalan besar ketika sebuah desa wisata yang ada tempat kulinernya, yang mempunyai warung makan adalah istri dan suaminya menjadi pengelola wisata. Atau suaminya adalah pemilik kerajinan dan istrinya menjadi pengelola wisata. Sebab, kalau ada wisatawan yang datang maka akan cenderung diarahkan ke tempat istri, suaminya atau saudaranya. Kalau seperti ini, maka yang akan muncul hanya keuntungan ekonomi saja dan tidak bicara kepada pengembangan pariwisata secara luas,” paparnya.

Joko menambahkan, peran pokdarwis sebagai kelompok penggerak wisata adalah bentuk kelembagaan informal dimana anggotanya adalah masyarakat yang peduli dalam pengembangan kepariwisataan. Pokdarwis menjadi salah satu unsur pemangku kepentingan dalam upaya pengembangan objek wisata dan promosi wsiata. Keberadaan pokdarwis juga harus mampu menciptakan lingkungan dan suasana yang kondusif di tingkat local secara kolektif, sehingga dapat berdampak positif terhadap pengembangan destinasi wisata.

Yang tak kalah penting, kami sebagai DPRD juga memiliki tanggung jawab baik secara regulasi ataupun kewajiban sebagai warga negara untuk mendorong dan bersinergi dengan pemerintahan daerah dan masyarakat terkait ketersediaan anggaran dalam bidang kepariwisataan. Kami selalu turun ke bawah langsung untuk menjaring aspirasi terkait objek-objek wisata yang membutuhkan sentuhan anggaran dari pemerintah,” pungkasnya.