Uang Pelicin Pendaftaran PHL, Diduga Mengalir ke Oknum Anggota Dewan
Peristiwa

Uang Pelicin Pendaftaran PHL, Diduga Mengalir ke Oknum Anggota Dewan

Bantul,(bantul.sorot.co)--Kisruh Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ratusan Pekerja Harian Lepas (PHL) di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bantul direspon dengan aksi unjuk rasa. Kebijakan Bupati yang dinilai sewenang-wenang itu membuat kehidupan PHL semakin sengsara.

Di tengah-tengah polemik tersebut, muncul rumor yang sungguh mencengangkan. Saat puluhan PHL dari Dinas Perdagangan menggeruduk DPRD Bantul, Rabu (10/01) untuk menyampaikan aspirasi perihal pemecatan yang dianggap tak manusiawi itu, muncul pernyataan salah satu PHL telah membayarkan sejumlah uang untuk menjadi PHL.

Salah satu pendemo yang enggan disebut namanya mengatakan, ada PHL menyetor uang dengan nominal Rp 50 juta saat mendaftar PHL sebagai syarat lolos. Namun baru bekerja hampir dua tahun ia justru ikut terkena PHK.

Dari informasi itu, sorot.co kemudian melakukan investigasi terhadap PHL yang diduga menyetor uang dengan jumlah yang cukup besar tersebut. sorot.co menyambangi orang tua PHL yang berdomisili di kawasan selatan Bantul untuk mengklarifikasi kabar tersebut.

Kendati enggan menyebut jumlah, namun ia membenarkan perihal adanya kabar PHL menyetor uang Rp 50 juta saat mendaftar PHL dua tahun lalu. Kala itu, anaknya mendaftar PHL bersama ratusan orang. Karena yang dibutuhkan puluhan dan khawatir tidak lolos, ia pun menyanggupi permintaan besel.

Alam sekarang kalau tidak pakai embel-embel kesepak-sepak (ketendang-tendang). Bagi orang orang kecil seperti saya Rp 10 juta itu berat, apalagi dalam jumlah besar. Tapi karena untuk nuruti anak, ya terpaksa harus hutang-hutang sampai jual apapun yang dimiliki seperti kambing dan ayam. Saya juga dengar pas anak saya daftar ada juga yang setor 20, 30 dan 40 juta tapi gak tau kemana setornya,” katanya, ditemui di kediamannya, Sabtu (13/1/2018).

Saat ditanya, kepada siapa kemudian dana mengalir sebagai syarat agar lolos menjadi PHL, pria paruh baya yang bekerja sebagai buruh tersebut mengatakan mengalir ke oknum anggota DPRD Bantul. Perihal anaknya di PHK, ia pun mencoba untuk mengkonfirmasi kepada oknum dewan tersebut. Namun, justru jawaban atas nasib anaknya tidak memuaskan. 

Sudah dipecat (dari pemkab), masak sama (oknum anggota dewan) disuruh masuk (kantor), ngisin-ngisini. Dikiro wong stres. Dia bilang, tenang saja nanti akan kita upayakan. Sekarang ada pendaftaran lagi, kalau harus pakai besel seperti dulu sudah saya larang. Lebih baik macul sama ngarit,” tandasnya.

Ia sangat menyayangkan sikap Pemkab Bantul yang semena-mena dan tidak manusiawi memberhentikan ratusan PHL termasuk anaknya.

Pemerintah ojo gawe jerite rakyat (Pemerintah jangan buat rakyat menjerit). Tidak memiliki belas kasihan sama rakyat,” ungkapnya.