Dewan Bingung, Usai PHK Massal Pemkab Bantul Malah Buka Lowongan PHL
Pemerintahan

Dewan Bingung, Usai PHK Massal Pemkab Bantul Malah Buka Lowongan PHL

Bantul,(bantul.sorot.co)--Pasca Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ratusan Pekerja Harian Lepas (PHL) di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kini Pemkab Bantul malah membuka lowongan untuk posisi PHL yang kosong. Tak tanggung-tanggung, jumlah lowongan yang dibuka justru melebihi jumlah PHL yang telah di PHK.

Anggota Fraksi PDIP DPRD Bantul, Yudha Pratesisianta Wibowo mengatakan, jumlah PHL yang dipecat sebanyak 329 orang, sedangkan jumlah lowongan yang dibuka sebanyak 666 posisi di 40 OPD di Pemkab Bantul. Komposisi itu dianggap janggal karena terdapat selisih jumlah antara pegawai yang dipecat dan pegawai yang akan diterima.

Alasan Bupati memberhentikan PHL dengan alasan efisiensi anggaran tetapi tidak masuk dalam logika berpikir saya. Karena PHL yang dipecat 329 orang kemudian akan menerima PHL dengan jumlah dua kali lipat. Lalu mereka akan dibayar (digaji) dengan anggaran apa,” Tanya Yudo, dihubungi Sabtu (13/1/2018).

Ia juga mempertanyakan komitmen dari Sekda Bantul, Riyantono yang pernah mengatakan tidak akan mengangkat tenaga kontrak di lingkungan Pemkab Bantul pada 2018. Dengan adanya pengumuman tersebut, menurutnya, sekda telah mengingkari komitmen yang disampaikan pada saat rapat dengan jajaran DPRD Bantul beberapa waktu lalu. 

Dirinya juga mengkritisi aturan yang dipakai oleh Pemkab Bantul dalam melakukan PHK massal PHL karena sesuai aturan dalam Undang-Undang tenaga kerja, pemutusan hubungan kerja untuk pegawai kontrak idealnya tujuh hari sebelumnya harus dikasih tahu. Namun, dalam PHK massal PHL di Bantul dilakukan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.

Terpisah, Ketua Fraksi Golkar DPRD Bantul, Widodo, mendesak bupati untuk meninjau ulang kebijakan pemberhentian terhadap ratusan PHL tersebut. Sebelumnya, pihak Pemkab Bantul melakukan psikotes terhadap sekitar 1000 orang PHL. Hasil dari psikotes tersebut kemudian digunakan sebagai alasan Pemkab untuk melakukan PHK terhadap PHL.

Tes yang dilakukan mestinya tes kompetensi untuk menempatkan tenaga sesuai bidangnya bukan tes untuk pemberhentian,” ujarnya.

Selanjutnya, komisi B telah telah mengundang Inspektorat dan Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BPKK) untuk meminta penjelasan terkait PHK tersebut, namun hingga waktu yang ditentukan kedua OPD tersebut tidak hadir memenuhi undangan. Selajutnya Komisi B sepakat untuk membuat surat kepada Pimpinan DPRD agar mengirim surat kepada Bupati.

Sementara itu dari informasi yang berhasil dihimpun, lowongan tenaga kontrak Pemkab Bantul diumumkan melalui website resmi Kabupaten Bantul bantulkab.go.id. Dalam pengumuman itu dijelaskan, pendaftaran melalui online dibuka pada 13-14 Januari 2018, kemudian penyerahan berkas lamaran pada 15,16 dan 17 Januari 2018, pengumuman hasil seleksi dan pencetakan kartu tanda peserta ujian (KTPU) pada 18 Januari 2018, pengesahan KTPU pada 19 Januari 2018, pelaksanaan tes tertulis pada 22-26 Januari 2018, dan pengumuman hasil seleksi pada 30 Januari 2018.