Demi Batalkan PHK Massal, Tukang Sapu Ini Rela Cium Kaki Bupati
Peristiwa

Demi Batalkan PHK Massal, Tukang Sapu Ini Rela Cium Kaki Bupati

Bantul, (bantul.sorot.co)--Tangis Paryanto, warga Desa Timbuharjo, Kecamatan Sewon pecah saat mengutarakan nasibnya ke DPRD Bantul, Rabu (10/01). Laki-laki 48 tahun yang bekerja sebagai tukang sapu di Pasar Seni Gabusan (PSG) tersebut terpaksa harus menelan kekecewaan.  

Pasalnya, Paryanto bersama ratusan Pekerja Harian Lepas (PHL) berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diputus kontrak kerjanya alias di PHK oleh Pemkab Bantul. Bahkan untuk mempertahankan pekerjaannya itu, bapak dua anak yang telah bekerja selama 11 tahun itu rela untuk mencium kaki Bupati. 

"Saya akan cium kaki Bupati jika memang itu harus dilakukan," ujar Paryanto.

Paryanto mengaku terpukul terhadap kebijakan Bupati yang dianggap tidak adil dan tak manusiawi itu. Perihnya batin Paryanto atas perbuatan Bupati terhadap dirinya dan ratusan PHL lainnya itu cukup mengguncang perasaan pada saat mencari pekerjaan susah. Terlebih, kata dia, pekerjaan tersebut selama ini menopang ekonomi keluarganya.  

"Saya menangis Pak, batin saya menangis. Padahal saya kan cuma bersih-bersih lho pak, saya nek di kantoran saya nulis nyuwun sewu. Saya itu cuma bersih-bersih, saya tukang nyapu, siapa yang mau nyapu. Apa sarjana (mau menyapu), silahkan mengganti saya nyapu di PSG. Silahkan, silahkan saya siap (jika ada )sarjana yang mau nyapu," ucap Paryanto.

Paryanto yang tampak shock dan polos itu merasa  heran dan bingung atas kejadian tak ia duga-duga tersebut. Ia pun tak tahu menahu perihal sebab dirinya dipecat. Namun gelagat untuk mem-PHK PHL tersebut terjadi pada pertengahan Desember 2017, saat Pemkab menggelar tes kecerdasan dan keterampilan. 

Atas kebijakan tersebut, Ia pun mengaku pesimis jika dirinya lolos. Dia berdalih jika faktor usia seperti dirinya tak lagi mampu berfikir. Nilai yang berhasil lolos dipatok 60 ke atas. Sementara, hasil dari ia mengerjakan soal mendapatkan nilai 39 dan membuat dirinya terpaksa harus tersingkir.

Tes yang baru pertama digelar saat hendak memperpanjang kontrak kerja tersebut baru ada  pada pemerintahan Bupati Suharsono. Sebelumnya, PHL hanya  langsung  diminta untuk tanda tangan kontrak tanpa adanya tes. 

"Baru ini ada psikotes dari Polda untuk perpanjangan. Saya mohon Pak Bupati, SK saya tolong diperpanjang saya tidak menuntut untuk menjadi pegawai negeri, dari gaji Rp 1.050 000, itu aja saya sudah terima, kalau untuk keluarga sampai mana, apa mencukupi. Saya itu sambil ngojek," tandasnya.