Pemkab Bantul Dituding Sewenang-Wenang, PHL Korban PHK Massal Geruduk Dewan
Peristiwa

Pemkab Bantul Dituding Sewenang-Wenang, PHL Korban PHK Massal Geruduk Dewan

Bantul,(bantul.sorot.co)--Tak terima kontrak kerja diputus secara sepihak oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, puluhan Pekerja Harian Lepas (PHL) berbagai instansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) geruduk kantor DPRD Bantul, Rabu (10/01/2018).

Diterima Ketua DPRD Bantul, Hanung Raharjo, Wakil Ketua Arni Tyas Palupi, dan Komisi A, mereka menyampaikan keluhan dan menuntut difasilitasi agar PHK ditinjau kembali oleh Pemkab.

PHL Dinas Perdagangan Bantul, Raras Rahma Ningsih mengungkapkan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ratusan PHL cukup mengagetkan. Pasalnya, PHK sama sekali tak ada pemberitahuan.

Kita dilepas, dibuang gitu aja, tidak ada alasan. Yang pasti hanya karena hasil psikotes yang ada ini, tidak ada informasi apapun,” ujarnya.

Rahma yang bekerja sebagai staf di Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Bantul di bawah Dinas Perdagangan tersebut menuding Pemkab tidak berlaku adil. Jika Pemkab, mem-PHK berdasarkan psikotes, Rahma yang bekerja selama 12 tahun tersebut menuntut agar hasilnya dibuka. 

Kita butuh tranparansi karena ada beberapa (PHL yang di PHK) memang kualitas SDM nya itu ada yang lebih baik dari teman-teman yang lolos (tidak di-PHK),” katanya.

Melalui DPRD Bantul, pihaknya berharap mendorong Pemkab agar melakukan peninjauan kembali terhadap keputusan menghentikan PHL tersebut. Mereka berharap kontrak terhadap para PHL tetap diperpanjang.