Keputusan Pemkab Berhentikan Ratusan PHL Dikecam Kalangan Dewan
Pemerintahan

Keputusan Pemkab Berhentikan Ratusan PHL Dikecam Kalangan Dewan

Bantul,(bantul.sorot.co)--Kabar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ratusan Pekerja Harian Lepas (PHL) disejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bantul dipertanyakan oleh kalangan DPRD. Langkah yang diambil sepihak oleh Pemkab Bantul tersebut tidak pernah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan jajaran DPRD.

Anggota Fraksi PDIP DPRD Bantul Yudha Patesisianta Wibowo, mengecam terhadap keputusan pemberhentian PHL yang dilakukan oleh sejumlah dinas di Pemkab Bantul.

Kami sangat mengecam adanya pemberhentian secara sepihak dari Pemkab tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada PHL maupun kepada kami selaku wakil rakyat. Saya tidak tahu alasan apa dari dinas sehingga melakukan PHK ini,” ujar Yudha, Rabu (10/1/2018).

Menurutnya, jika alasan Pemkab memberhentikan PHL tersebut karena permasalahan anggaran, itu dinilainya tidak logis. Pasalnya, postur belanja pegawai di APBD 2018 Bantul masih sangat aman dan mencukupi untuk menggaji para PHL tersebut karena berada pada angka 48 persen. 

Ia juga mempertanyakan penilaian atau kriteria yang diambil oleh Pemkab untuk menentukan PHL yang dipertahankan dan yang diberhentikan. Pasalnya, pada pertengahan Desember 2017, Pemkab Bantul melakukan psikotes terhadap seluruh PHL yang berjumlah sekitar 1000 orang. Keputusan PHK ini juga tidak memperhatikan masa pengabdian masing-masing PHL.

Berbicara mengenai kemampuan masing-masing PHL, keputusan PHK ini juga tidak logis. Karena saya tahu kemampuan teman-teman yang di-PHK ini kebanyakan justru lebih bagus dibanding dengan PHL yang masih dipertahankan,” tandasnya.

Menyikapi pemberhentian secara sepihak itu, Yudha mengajak anggota DPRD lainnya untuk bersikap kritis karena keputusan itu telah menyangkut kelangsungan hidup ratusan pekerja. Selanjutnya pihaknya akan meminta komisi yang membawahi ketenagakerjaan untuk memanggil dinas terkait guna meminta kejelasan mengenai keputusan PHK tersebut.

Sementara itu, informasi terakhir yang berhasil dihimpun media ini, jumlah PHL yang diberhentikan mencapai sekitar 329 orang pegawai di beberapa OPD di lingkungan Pemkab Bantul. Rencananya, ratusan PHL akan mengadukan nasib mereka ke DPRD Bantul dan ke Lembaga Ombdusman Republik Indonesia DIY.