Rakyat Tengah Tertimpa Bencana, DPRD Bantul Malah Nglencer ke Luar Jawa
Pemerintahan

Rakyat Tengah Tertimpa Bencana, DPRD Bantul Malah Nglencer ke Luar Jawa

Bantul,(bantul.sorot.co)--Sebagian wilayah Kabupaten Bantul luluh lantak diamuk bencana akibat cuaca ekstrem imbas Badai Siklon Tropis Cempaka Selasa (28/11) lalu. Pasca tragedi yang memilukan itu, pemerintah kabupaten Bantul pun menetapkan status tanggap darurat mulai 29 November hingga 12 Desember 2017.

Ironisnya, dalam suasana duka dan masa pemulihan tersebut justru puluhan anggota DPRD Bantul, Camat dan Staf Sekretaris Dewan (Sekwan) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Palembang Sumatera Selatan dan Makassar Sulawesi Selatan.

Iya benar, mulai tanggal 4 sampai 7 Desember ini, memang agenda pansus (panitia khusus) komparasi, pansus 1 sampai 3 itu ke Pemkot Palembang, kemudian pansus 4 ke Makassar,” ujar Plt Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Bantul, Helmi Jamharis, Selasa (05/12/2017).

Menurut Helmi yang juga menjabat sebagai Asisten Bupati bidang Pemerintahan, kunker yang menyedot anggaran Rp 500 juta itu merupakan agenda triwulan terakhir. Menurutnya, kegiatan kunker sudah dari jauh-jauh hari diagendakan. Harapannya, pembahasan Raperda bisa selesai akhir tahun 2017. 

Dalam agenda ini, ada empat pansus yang membahas rancangan peraturan daerah (Raperda), terdiri dari pansus pertama tentang pengelolaan zakat, pansus dua tentang penyertaan modal dalam pembangunan daerah, pansus tiga tentang pengolahan pencemaran limbah cair dan pansus keempat tentang penyelenggaraan pendidikan.

Dari 44 anggota dewan, ada juga beberapa anggota dewan yang tidak ikut. Yang saya tahu lho ya, ada Pak Hanung Raharjo (F-PDIP), Pak Timbul Harjana (F-PDIP), Petrus Lanjar Wijiyono (F-Gerindra), Uwaisun Nawawi (F-PKB) dan Pak Amir Syarifuddin (F-PKS),” terangnya.

Terpisah anggota sekaligus Ketua DPRD Bantul, Hanung Raharjo mengatakan, kunker sudah direncanakan DPRD jauh-jauh hari. Namun, saat ditanya terkait kunker dewan di tengah kondisi tanggap darurat bencana masih berlangsung, politisi PDI-P ini enggan berkomentar.

Hanung mengatakan, jika dirinya tidak mengikuti lantaran sudah ada janjian dengan berbagai komunitas untuk menggalang bantuan bagi korban bencana. Kunker itu merupakan hak politik masing-masing anggota DPRD.

Korban bencana ini perlu gotong royong, tidak mungkin semua dibebankan pemerintah. Misalnya ya SMP 3 Imogiri parah seperti itu belum ke urus, kerugian sampai Rp 1,6 miliar. Kita nyari nyari donatur, kalau untuk makanan sudah melimpah ini baru kita arahkan ke peralatan tulis,” ujarnya.