Rino Caroko: Stop Jatah Proyek Dewan
Pemerintahan

Rino Caroko: Stop Jatah Proyek Dewan

Bantul,(bantul.sorot.co)--Kue proyek pemerintah rupanya masih menjadi komoditi ranum yang menarik banyak pemain. Tak hanya dari kalangan rekanan saja, akan tetapi praktek rebutan proyek pemerintah, khususnya yang bernilai Rp 200 juta ke bawah juga ditengarai banyak menjadi komoditi oleh kalangan anggota dewan.

Aktivis LSM DIY, Rino Caroko menyatakan bahwa ia sudah banyak menemukan adanya andil para oknum anggota DPRD Bantul yang turut memperebutkan proyek-proyek dari pemerintah. Sejumlah proyek yang bernilai di bawah Rp 200 juta sehingga tidak memerlukan mekanisme lelang menjadi proyek-proyek yang diincar oleh oknum-oknum anggota dewan tersebut.

"Anggota dewan meminta jatah proyek penunjukan langsung ini sudah menjadi rahasia umum," tandas Rino, Rabu (22/11/2017) siang.

Meski menjadi rahasia umum, namun untuk mengendus praktek ini memang tak mudah. Perburuan proyek penunjukan langsung biasanya menggunakan atas nama orang lain. Dan nantinya segera setelah proyek didapat, proyek tersebut akan dijual kepada rekanan dengan nantinya anggota dewan tersebut mendapatkan fee sejumlah prosentase dari nilai proyek. 

"Adanya praktek kotor semacam ini tidak bisa tidak akan berpengaruh terhadap kualitas proyek, baik pengadaan maupun pembangunan karena nilainya semakin mengecil guna memberikan fee terhadap makelarnya," urai dia.

Para oknum anggota dewan yang melakukan praktek memburu proyek pemerintah ini menurut Rino merupakan bentuk pelanggaran terhadap aturan dan fungsi dewan itu sendiri. Sebagaimana diketahui, DPRD memiliki 3 fungsi pokok yaitu legislasi, penganggaran dan pengawasan. Fungsi legislasi dalam hal ini adalah pembuatan Perda, kemudian fungsi penganggaran adalah fungsi DPRD untuk ikut membahas besaran APBD dan fungsi pengawasan pelaksanaan Perda dan kebijakan pemerintah.

"Dari ketiga fungsi itu, tidak ada satu pun yang menyebut fungsi dewan sebagai pelaksana proyek," imbuh dia.

Digenjotnya pembangunan oleh pemerintah seperti yang sekarang ini disebut Rino harus diikuti dengan kesungguhan pemerintah daerah dalam pelaksanaannya, termasuk diantaranya memberangus praktek-praktek meminta jatah proyek dari para oknum anggota dewan. Ia khawatir jika tradisi meminta jatah proyek semacam ini terus berlangsung, justru akan menghambat program pembangunan yang tengah dilaksanakan.

"Dinas dalam hal ini harus hati-hati dan teliti dalam pemilihan rekanan yang akan diajak bekerja sama. Pun demikian dengan masyarakat dan LSM yang juga harus berperan serta untuk melakukan pengawasan," paparnya.

"Warga harus kritis jika menemukan adanya praktek penyimpangan oleh anggota dewan yang keluar dari tupoksinya," pungkasnya.