Dana Hibah Persiba Dituding Jadi Penyebab Molornya Penetapan KUA PPAS
Pemerintahan

Dana Hibah Persiba Dituding Jadi Penyebab Molornya Penetapan KUA PPAS

Bantul,(bantul.sorot.co)--Bupati Bantul Suharsono mengklaim sudah mengantongi kepastian hukum terkait status dana hibah Persiba Bantul dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY. Namun polemik dana hibah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2011 yang digelontorkan melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bantul senilai Rp 11,7 miliar kepada managemen Persiba Bantul kala itu, kembali memanas.

Mencuat issue di kalangan DPRD Bantul, jika batalnya pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2018 yang telah beberapa kali dijadwalkan itu, diduga karena ada fraksi yang tidak setuju dengan kebijakan eksekutif terkait status dana tersebut.

Beberapa kali rapat yang semula terjadwalkan dalam agenda DPRD, tiba-tiba batal tanpa ada kejelasan. Sejauh ini, issue yang menguat adalah tentang pengembalian dana hibah Persiba Bantul,” ujar anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bantul, Setiya, Minggu (12/11/2017).

Padahal menurut Setiya, KUA-PPAS 2018 telah dikirimkan pihak Pemda Bantul pada bulan Juli 2017, namun hingga sampai saat ini belum ada tanda-tanda untuk ditetapkan atau disepakati. Sementara itu sesuai dengan undang-undang (UU) Nomor 24 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, APBD 2018 disepakati dan ditetapkan dalam sidang paripurna, maksimal satu bulan sebelum awal tahun anggaran. 

Ya maksimal penetapan APBD itu tanggal 30 November. Waktunya kurang dari 14 hari efektif. La ini, KUA PPAS saja belum disepakati,” keluh Setiya yang juga anggota Komisi B DPRD Bantul.

Dikatakan Setiya, jika persoalan tak kunjung disepakatinya KUA-PPAS karena dana hibah Persiba Bantul, pihaknya pun mendorong agar kalangan dewan lebih mengendepankan solusi tanpa mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.