Protes Penambangan Pasir dengan Backhoe, Ratusan Warga Geruduk Gedung Dewan
Peristiwa

Protes Penambangan Pasir dengan Backhoe, Ratusan Warga Geruduk Gedung Dewan

Bantul,(bantul.sorot.co)--Ratusan warga Padukuhan Talkondo, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, menggeruduk Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul, Kamis (24/08/2017) siang. Mereka menolak adanya aktivitas penambangan pasir di kawasan Sungai Progo dengan menggunakan alat berat jenis Backhoe.

Rombongan warga yang diterima oleh anggota Komisi C DPRD Bantul bersama beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Bappeda dan Bagian Hukum Setda Bantul.

Meski pihak penambang atas nama Haji Umar Samsudin mengaku sudah mengantongi izin, namun warga menuding proses pengurusan izin tersebut tidak sesuai prosedur dan terdapa beberapa kejanggalan.

Kami kaget kenapa bisa terbit IUP (izin usaha pertambangan), padahal kami sudah mengajukan surat keberatan ke pemerintah Provinsi,” ujar Koordinator Aksi, Sarjiyo.

Sementara itu, informasi yang ia terima dari pemerintah DIY yang waktunya bernama Gerai Perizinan Terpadu dalam proses perizinan harus melalui beberapa tahap. Diantaranya adanya persetujuan dari masyarakat. 

Namun pada poin persetujuan dari masyarakat tidak dilakukan oleh pihak penambang, karena warga ketika itu diberikan sosialisasi bukan dalam konteks penambangan yang saat ini berjalan. Sementara itu tanda tangan yang diklaim sebagai persetujuan itu tanda tangan daftar hadir sosialisasi, dan bukannya tanda tangan persetujuan penambangan.

Izin tambang pasir itu jelas tidak wajar. Tiba-tiba kok turun, Kami minta DPRD memfasilitasi untuk mencabut izin itu,” tandasnya.

Lahan 16 hektar milik warga Padukuhan Talkondo yang berbatasan langsung dengan area penambangan itu dikhawatirkan akan terdampak. Jika aktivitas penambangan pasir itu tidak segera dihentikan, lama kelamaan tanah milik warga tersebut bakal hilang lantaran tergerus.

Sementara itu, Ketua Komisi C, Wildan Nafis menyampaikan, terkait keluhan warga tersebut sesuai penjelasan dari OPD terkait merupakan kewenangan dari Pemerintah DIY. Namun demikian, pihaknya bakal menfasilitasi warga untuk bertemu dengan Jajaran Pemerintah DIY.

Akan kita akan agendakan untuk beraudensi dengan Pemerintah DIY, kita koordinasi dulu,” ujarnya.